Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

Pengumuman Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Senin, 12 Oktober 2020 13:55:28 | Press Release

Merespon tuntutan masyarakat terhadap kinerja institusi Kejaksaan, Kejaksaan Republik Indonesia tengah berupaya melakukan Reformasi Birokrasi di institusinya yaitu dengan titik berat terhadap percepatan dan optimalisasi penanganan perkara, Penerapan Sistem Teknologi Informasi dalam penanganan perkara, Penerapan Sistem Teknologi Informasi terhadap Laporan Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan Publik.

Menindaklanjuti hal tersebut Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengumumkan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: KEP-27/M.1.14.1/Cu.1/09/2020 Tanggal: 16 September 2020 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk diketahui seluruh masyakat umum.

UNDUH

Standar Pelayanan Publik

  1. Standar Pelayanan Tilang
  2. Standar Pelayanan Barang Bukti
  3. Standar Pelayanan Besuk Tahanan
  4. Standar Pelayanan Konsultasi

 

 

 

 

Berita Terkait

News Ticker

  • Sehubungan diberlakukannya kembali PSBB di Wilayah DKI Jakarta, maka Pelayanan Pengambilan Tilang di Loket Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ditutup sampai dengan batas waktu yang akan kami beritahukan kemudian.
  • Untuk Sementara Pengambilan bukti tilang di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hanya melayani 200 pelanggar setiap harinya melalui :
  • 1. Pelayanan Tilang Cash On Delivery (COD) Khusus Wilayah DKI Jakarta (Pendaftaran melalui Whatsapp Nomor : (0852-8739-4167).
  • 2. Pelayanan Tilang Drive Thrue (Pendaftaran melalui Whatsapp Nomor : 0821-2183-0076)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.00 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.