Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

Sidang Lanjutan ke-7 (tujuh) perkara penyebaran berita bohong alias Hoax untuk membuat Keonaran dengan terdakwa RATNA SARUMPAET di PN. Jaksel

Kamis, 4 April 2019 15:33:03 | Press Release

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2019, Sekira pukul 09.40 WIB s/d 12.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama Prof.H.Oemar Seno Adji, SH, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya No.133 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, telah berlangsung sidang ke-7 (tujuh) perkara penyebaran berita bohong alias Hoax untuk membuat Keonaran dengan terdakwa atas nama RATNA SARUMPAET (no.perkara 203/Pid.sus/2019/PN.JKT.SEL) dengan agenda sidang Pemeriksaan Saksi.

Bahwa Sidang Keempat tersebut dipimpin oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan susunan perangkat sidang sebagai berikut :

HAKIM KETUA :

Dr. JONI, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA :

KRISNUGROHO, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA :

MERY TAAT ANGGARASIH, SH.,MH

 

PANITERA:

1. MURATNO, SH.,MH

2. EDY SUWITNO, SH

 

JAKSA PENUNTUT UMUM:

1. DAROE, SH

2. NUR CHASANAH, SH

3. PAYAMAN, SH

4. RAHIMAH, SH

5. AGUS BACTIAR, SH

6. REZA MURDANI, SH

7. SRU M, SH

8. SARWOTO, SH

9. LASMARIA, SH

10. DONNY M. SANNY, SH

 

PENASEHAT HUKUM:

1. INSANK NASRUDIN, SH

2. DESMIHARDI, SH    

Bahwa Sidang Ke-7 (Tujuh) dengan agenda Sidang Pemeriksaan Saksi tersebut, Tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Jaksel Menghadirkan 4 (empat) saksi Ke persidangan yakni :

  1. AMIEN RAIS (politikus PAN);
  2. ANDIKA (anggota Polri);
  3. Yudi Andrian (Anggota Polri);
  4. Eman Suherman (Anggota Polri);

Bahwa sebelum pemeriksaan saksi dilaksanakan pihak Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan dengan ketiga saksi dari Kepolisian, menurutnya keterangan saksi akan subjektif sesuai dengan pekerjaannya dan menurut Tim Jaksa saksi dari Kepolisian sudah sesuai dengan aturan dan para saksi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan bila ada tindak pidana dan keberatan penasehat Hukum terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim kemudian sidang dilanjutkan.

Bahwa dalam sidang pemeriksaan tersebut saksi pertama AMIEN RAIS menerangkan Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sejak tahun 1998 pernah bertemu di sebuah diskusi seminar di Jakarta. Saksi mengenal terdakwa sebagai aktifis, Bahwa saksi mengetahui terkait kasus ini yakni sekitar tanggal 02 Oktober 2018 awalnya saksi melihat dan membaca berita di detik.com terdakwa di pukuli. Kemudian saksi diberitahui bahwa prabowo sudah mengetahui kejadian yang di alami terdakwa, dan Prabowo akan bertemu dengan terdakwa di polo club. Sekitar pukul 16.00 Wib. Prabowo, saksi, dll bertemu dengan terdakwa. Dalam pertemuan tersebut kami bertanya kepada terdakwa bagaimana lebam di muka terdakwa bisa terjadi. Terdakwa bercerita kronologis penganiayaannya bahwa terdakwa dipukuli oleh 2 (dua) orang pria berlokasi di Bandung. Setelah dari Polo dilanjutkan ke Kartanegara untuk Konfrensi Pers terkait permasalahan tersebut. Selanjutnya saksi pulang ke rumah, dan pada malam hari menjelang pagi saksi kaget mendengar berita dari pihak kepolisian terdakwa bukan dianiaya tetapi pergi ke klinik wajah untuk di operasi plastik wajah.

Bahwa saksi mengetahui terdakwa berbohong, kemudian sore hari pada tanggal 03 Oktober 2018, saksi bersama-sama Prabowo, Dkk. melakukan konfrensi pers, kembali dengan tujuan meminta maaf kepada masyarakat karena sudah salah informasi terkait permasalahan terdakwa, bahwa saksimenerangkan pada saat jumpa pers tanggal 02 Oktober 2018 bertempat di Polo Hambalang terdakwa tidak hadir pada jumpa pers tersebut, saksi dan rekan-rekan beranggapan terdakwa tidak hadir karena masih sakit.

Bahwa dalam sidang pemeriksaan tersebut saksi kedua ANDIKA menerangkan terkait perkara ini saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui terkait unjuk rasa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 Wib. depan Polda Metro Jaya. Unjuk rasa dari Aliansi Lentera Muda Nusantara. Tuntutan yang diinginkan yakni menuntut pihak kepolisian untuk menangkap pelaku penganiayaan terhadap terdakwa, dan polisi harus tegas dalam mengungkap kasus ini. Jumlah pengamanan dari samapta kurang lebih 6 (enam) orang. Peserta unjuk rasa kurang lebih 20 (dua puluh) orang. Dengan pimpinan korlap aksi unjuk rasa yakni Sdr. Haris Prasetia.

Bahwa dalam sidang pemeriksaan tersebut saksi ketiga YUDI ANDRIAN menerangkan aksi unjuk rasa pada tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 Wib. yang dilakukan oleh Aliansi Lentera Muda Nusantara diterima oleh Pimpinan Polda Metro Jaya sebanyak 4 (empat) perwakilan aksi unjuk rasa.

Bahwa dalam sidang pemeriksaan tersebut saksi ke empat EMAN SUHERMAN menerangkan aksi unjuk rasa pada tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 Wib. yang dilakukan oleh Aliansi Lentera Muda Nusantara tidak memiliki ijin, Selain aksi unjuk rasa di Polda Metro Jaya, ada juga aksi unjuk rasa lainnya terkait kasus penganiayaan terdakwa bertempat di Al-Azhar yang berijin. Kemudian aksi unjuk rasa serupa juga terjadi di Mabes Polri.

Bahwa setelah pemeriksaan saksi selesai kemudian Majelis Hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan pada hari selasa tanggal 09 April 2019 dengan agenda sidang Pemeriksaan saksi dan sidang di tutup oleh Majelis Hakim.

Bahwa jalannya sidang Ke-7 (tujuh) tersebut dilakukan pengamanan dari pihak Kepolisian Polres Metro Jaksel berbagai kesatuan, sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh keluarga terdakwa, elemen masyarakat dan diliput oleh media cetak maupun elektronik dan persidangan berlangsung dengan aman, lancar, dan terkendali.

Berita Terkait

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.00 Wib)
  • Loket Pendaftaran Pelayanan Tilang dibuka mulai pukul 08.00 s.d 11.30 WIB. Pukul 11.30 - 15.00 WIB, hanya melayani yang sudah terdaftar.
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.00 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.