Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum Wilayah Jakarta Selatan

Rabu, 23 Januari 2019 19:00:00 | Press Release

Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bersama Polres Metro Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar rapat koordinasi sekaligus melakukan penandanganan nota kesepahaman (MoU) dalam pembentukan kelompok kerja bersama untuk mendukung kelancaran proses penegakan hukum di Jakarta Selatan.

Kapolres Jakarta Selatan, Bapak Indra Jafar, S.H., S.I.K, mengatakan Pokja bersama akan diisi anggota dari tiga instansi penegak hukum untuk menyamakan persepsi terkait kelancaran proses penegakan hukum dalam hal administrasi penanganan perkara mulai spdp, berkas tahap 1 tahap 2, dan seterusnya, yang mungkin ada kendala teknis di lapangan atau masalah lainnya yang selama ini banyak kendala. 

Pembentukan Pokja ini merupakan inovasi dan terobosan dalam rangka peningkatan kinerja para penegak hukum, nantinya diharapkan komunikasi jadi lebih baik. Penyidik dari kepolisian tidak perlu bolak-balik (ke kejaksaan) karena masalah ada yang kurang dalam pengajuan pemberkasan.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Dr. Supardi, SH, MH menyambut baik dibentuknya Pokja bersama ini, sehubungan Kejari Jaksel berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB.

Tantangan kami selanjutnya setelah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah bagaimana membuat terobosan-terobosan baru dalam bidang penegakan hukum. Untuk itu, kami apresiasi adanya pokja ini yang merupakan terobosan baru yang akan meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum, dengan adanya MoU ini hambatan yang selama ini kita hadapi akan menjadi hilang.

"Kita manfaatkan teknologi yang ada guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan terobosan terobosan kinerja melalui Team Pokja yang dibentuk hingga meminimalisir kendala administrasi," ungkap Kajari.

Foto Galeri

Berita Terkait

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.