Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

PENYUSUNAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN JAKSA SERTA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Jumat, 13 Januari 2012 00:00:00 | Press Release

Jumat, 12/01/2012. Sehubungan dengan penyusunan dan penilaian angka kredit serta usul kenaikan pangkat yang seringkali kurang obyektif, tidak wajar dan kurang dapat dipertanggungjawabkan serta guna tertib administrasi kepegawaian, dengan ini diminta perhatian sebagai berikut:
I.    PENYUSUNAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
Penyusunan dan penilaian angka kredit perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1.    Jenis/bentuk kegiatan yang dijadikan dasar untuk penyusunan dan penilaian adalah benar-benar hasil kerja Jaksa yang bersangkutan, bukan merupakan pekerjaan/kegiatan orang lain, rekayasa, pemalsuan dan perbuatan curang lainnya;
2.    Penyusunan dan penilaian angka kredit bagi jabatan Jaksa berpedoman pada Surat Edaran bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 dan Nomor : 41/SE/1990 tanggal 27 Agustus 1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa dan ketentuan lain yang terdekat;
3.    Pejabat yang menandatangani surat pernyataan melakukan kegiatan bertanggungjawab atas kebenaran dan obyektivitas kegiatan yang dijadikan dasar untuk usulan memperoleh angka kredit;
4.    Tim Penilai Jabatan Jaksa harus benar-benar memberikan penilaian yang obyektif dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti yang disertakan dalam penyusunan angka kredit;
5.    Tim Penilai Jabatan Jaksa harus bertanggunjawab atas obyektivitas dan kebenaran dalam penilaian angka kredit;
II.    KENAIKAN PANGKAT
Terhadap usul kenaikan pangkat sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-145/A/JA/02/2003 tanggal 03 Pebruari tentang Pedoman pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Agung R.I. perlu diperhatikan sebagai berikut:
1.    Bahwa kenaikan pangkat bukan semata-mata hak, namun merupakan penghargaan atas kinerja dan prestasi;
2.    Kenaikan Pangkat terhadap Jaksa yang menduduki Jabatan struktural harus 1 (satu) tingkat di bawah atasan langsung;
3.    Kenaikan pangkat maksimal diberikan sampai dengan jenjang pangkat tertinggi dalam jabatan struktural yang didudukinya, kecuali kenaikan pangkat berdasarkan ijazah yang dimiliki dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada peraturan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, serta memiliki ijazah dari dari Universitas terakreditasi A;
4.    Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan republik Indonesia yang menghendaki melepaskan jabatan strukturalnya untuk kenaikan pangkat, harus membuat surat pernyataan melepaskan jabatan struktural dan tidak menuntut diangkat kembali dalam jabatan struktural di atas kertas bermaterai yang diketahui oleh :
4.1.    Kepala Kejaksaan Negeri apabila yang bersangkutan pejabat di Kejaksaan Negeri;
4.2.    Kepala Kejaksaan Tinggi apabila yang bersangkutan pejabat di Kejaksaan Tinggi;
4.3.    Sekretaris Jaksa Agung Muda apabila yang bersangkutan adalah pejabat di Kejaksaan Agung
5.    Terhadap Jaksa yang melepaskan jabatan struktural atas permintaan sendiri, tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural kecuali atas kebijaksanaan/persetujuan Jaksa Agung berdasar pada prinsip obyektif, transparan dan akuntabel yang semata-mata untuk kepentingan dinas;
6.    Pejabat yang mengusulkan kenaikan pangkat Jaksa harus bertanggungjawab atas kebenaran usul kenaikan pangkat dimaksud;
7.    Surat Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat diproses pada periode Kenaikan pangkat pada saat diusulkan.
III.    ATASAN LANGSUNG
Yang dimaksud atasan langsung adalah atasan langsung sepanjang untuk proses kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Jaksa Agung R.I., Nomor : KEP-145/A/JA/02/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang pedoman pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Agung R.I., yaitu :
1.    Atasan Langsung Pejabat Struktural :
1.1.    Pejabat struktural eselon I (Jaksa Agung Muda), untuk pejabat struktural eselon II.a ;
1.2.    Pejabat struktural eselon II.a di Kejaksaan Agung, untuk pejabat struktural dibawahnya yang terkait dengan kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan strukturalnya;
1.3.    Kepala Kejaksaan Tinggi, untuk pejabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
1.4.    Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, untuk pejabat struktural eselon III di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi;
1.5.    Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat struktural eselon III lainnya untuk pejabat struktural eselon IV;
1.6.    Pejabat struktural eselon IV, untuk pejabat struktural eselon V;
2.    Atasan langsung Pegawai eselon IV untuk Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural :
2.1.    Pejabat struktural eselon IV untuk Pegawai Negeri Sipil berpangkat setinggi-tingginya III/c;
2.2.    Pejabat struktural eselon III.b untuk Pegawai Negeri Sipil berpangkat setinggi-tingginya III/d;
2.3.    Pejabat struktural eselon III.a untuk Pegawai Negeri Sipil berpangkat setinggi-tingginya IV/a;
2.4.    Pejabat struktural eselon II.b untuk Pegawai Negeri Sipil berpangkat setinggi-tingginya IV/b;
2.5.    Pejabat struktural eselon II.a untuk Pegawai Negeri Sipil berpangkat setinggi-tingginya IV/c;
2.6.    Pejabat struktural eselon I untuk Pegawai Negeri Sipil berpangkat IV/d sampai dengan IV/e;
IV.    SANKSI
1.    Terhadap penyimpangan/pelanggaran yang berkaitan dengan penyusunan/pembuatan angka kredit, penandatanganan kegiatan, Tim Penilai Angka Kredit, pengusul angka kredit dan pihak-pihak terkait lainnya terhadap penyusunan dan penilaian angka kredit serta pengusulan kenaikan pangkat akan dikenakan sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2.    Pelaksanaan proses pemeriksaan pelanggaran dan penjatuhan sanksi akan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/A/JA/11/2007 tanggal 29 Nopember 2007 dinyatakan tidak berlaku.

Tim Web Kejari Jaksel
 

Berita Terkait

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari dan jam kerja
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.