Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

Knowledge Sharing (Webinar Hukum) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan UP3 PLN di wilayah Jakarta Selatan

Selasa, 9 Februari 2021 00:00:00 | Press Release

Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 telah dilaksanakan kegiatan Knowledge Sharing (Webinar Hukum) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan UP3 PLN wilayah Jakarta Selatan dengan tema Fungsi dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam memberi kontribusi kepada BUMN.

Kegiatan Webinar tersebut diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Senior Regional Manager General Affairs PT. PLN, MSB Hukum Jakarta 1, MSB Administrasi Niaga, MSB Asset Management, MUP3 Lenteng Agung, MUP3 Menteng, MUP3 Jatinegara, MUP3 Bulungan, MUP3 Ciputat, MUP3 Bintaro dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam kegiatan webinar Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan kewenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan kebutuhan dan permasalahan Hukum yang dihadapi oleh UP3 PLN di wilayah Jakarta Selatan, selanjutnya kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara memberikan pemaparan dalam rangka meningkatkan kemampuan menyusun strategi, alternatif solusi dan negosiasi dalam penyelesaian tunggakan pembayaran pemakaian tenaga listrik, tagihan susulan, piutang ragu-ragu dan sengketa lahan gardu distribusi.

Kemudian acara webinar dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Acara webinar dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Foto Galeri

News Ticker

  • Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Covid -19 Kegiatan Pengambilan Tilang di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Dihentikan untuk Sementara Waktu Sampai Waktu Yang Belum Ditentukan.
  • 1. Pelayanan Tilang Cash On Delivery (COD) Khusus Wilayah DKI Jakarta (Pendaftaran melalui Whatsapp Nomor : (0852-8739-4167).
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.