Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan PT. Semen Indonesia Logistik (Persero)

Rabu, 16 Desember 2020 15:00:00 | Press Release

Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan PT. Semen Indonesia Logistik (Persero) dalam penyelesaian permasalahan Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Aula Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kerjasama ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Anang Supriatna, SH., MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan oleh Bapak Ilhamsyah Mahendra selaku Direktur Utama PT. Semen Indonesia Logistik.

Adapun Penandatanganan Kesepakatan kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi semua pihak dalam bidang Perdata dan tata Usaha Negara, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penanganan masalah Hukum dan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan oleh PT. Semen Indonesia Logistik ( Persero ) yang merupakan anak perusahaan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Direktur Utama PT. Semen Indonesia Logistik (Persero) Bapak Ilhamsyah Mahendra mengatakan pihaknya bersinergi dengan Kejari Jakarta Selatan dalam bidang Perdata dan tata Usaha Negara.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Anang Supriatna, SH., MH., dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di Pusat atau Daerah berdasarkan SKK (Surat Kuasa Khusus), baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.

Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menuturkan dalam Pertimbangan Hukum dapat memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan Pendampingan Hukum (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga Negara maupun BUMN/ BUMD.

Tindakan Hukum lain adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di Pusat atau Daerah.

Sementara Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Sunarto,S.Pd., SH., MH menambahkan bahwa di masa pandemi ini pihaknya terus berupaya membangun publik trust (kepercayaan masyarakat) dengan terus melakukan peningkatan dan kegiatan positif dengan membantu dalam pemulihan keuangan negara dengan tetap menjaga prokes (protokol kesehatan).

Setelah penandatanganan kesepakatan kerjasama (MoU) Bidang Datun, Kejari Jaksel langsung melakukan ekspose dengan PT. Semen Indonesia Logistik (Persero), yang direncanakan pada awal tahun akan ada kurang lebih 70 SKK (Surat Kuasa Khusus).

Foto Galeri

News Ticker

  • Sehubungan diberlakukannya kembali PSBB di Wilayah DKI Jakarta, maka Pelayanan Pengambilan Tilang di Loket Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ditutup sampai dengan batas waktu yang akan kami beritahukan kemudian.
  • Untuk Sementara Pengambilan bukti tilang di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hanya melayani 200 pelanggar setiap harinya melalui :
  • 1. Pelayanan Tilang Cash On Delivery (COD) Khusus Wilayah DKI Jakarta (Pendaftaran melalui Whatsapp Nomor : (0852-8739-4167).
  • 2. Pelayanan Tilang Drive Thrue (Pendaftaran melalui Whatsapp Nomor : 0821-2183-0076)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.00 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.