Logo Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

Peraturan

Nama Dokumen
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-014/A/JA/08/2015 TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Download
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-027/A/JA/10/2014 TENTANG PEDOMAN PEMULIHAN ASET Download
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-024/A/JA/2014 TENTANG ADMINISTRASI INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Download
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-018/A/J.A/07/2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA Download
PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-039/A/JA/10/2010 TENTANG TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS Download
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-016/A/JA/07/2013 TENTANG URUSAN DALAM DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Download
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER 026/A/JA/10/2013 TENTANG PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Download
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP.001/E/EJP/02/2013 NOMOR: B/9/II/2013 Download
PEDOMAN KERJA ANTARA LEMBAGA PERLINDUNGAN DAN KORBAN DENGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN NOTA KESEPAKATAN NOMOR: NK.005/1.DIV4.2/04/2016 NOMOR: KEP-212/S/JA/04/2016 Download
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN Download
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Download
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Download
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAN OMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Download
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Download
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Download
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Download
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009TENTANGNARKOTIKA Download
UNDANG-UNDANG REUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Download
PUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA) Download
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Download
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER 026/A/JA/10/2013 TENTANG PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Download
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-025/A/JA/11/2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN DAN PELAYANAN HUKUM DI BIDANG Download
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER- 006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Download
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Penjelasan atas UU No. 23 Tahun 2003 Download
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Download

News Ticker

  • Kejari Jaksel melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jaksel dan dapat diambil pada hari Senin s/d Kamis jam (08.00 - 15.30 Wib)
  • Untuk Hari Jum'at, jam (08.00 - 15.30 Wib) Kejari Jaksel hanya melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor sesuai tanggal pada hari sidang yang ditentukan dalam surat bukti tilang
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang
  • Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui web site Kejari Jaksel pada ruang Konsultasi
  • ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.